Pencairan dana Program Keluarga Harapan (PKH) tahap I di Kabupaten Sidoarjo sudah dilakukan pertengahan Maret kemarin. Ada sebanyak 7.482 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah menerimanya.
Disampaikan Kasie Bina Lembaga Sosial Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, Rupiyatun, kemarin, PKH di Sidoarjo diberikan kepada RTSM di 11 kecamatan. Sedangkan 7 kecamatan hingga kini belum direalisasikan oleh pusat.
7 kecamatan tersebut diantaranya Sidoarjo, Porong, Tanggulangin, Jabon, Taman, Tulangan dan Candi.
Menurut Rupiyatun, dalam setiap rakor di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, ke 7 kecamatan tersebut selalu diusulkan agar dapat menerima dana PKH. Apalagi di dalam 7 kecamatan tersebut, terdapat 2 kecamatan yang wilayahnya menjadi korban lumpur lapindo.
"Yakni kecamatan Porong dan Jabon,’’ kata Rupiyatun.
Dana PKH ini kata Rupiyatun sangat penting bagi RTSM. Sebab bisa bermanfaat untuk biaya pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan balita dan menyekolahkan anak mulai dari SD hingga SMP.
Karena pentingnya dana PKH ini, ia berharap kepada RTSM agar tidak sampai menyalahgunakan biaya yang diberikan tersebut. Misalnya untuk keperluan lain. Misalnya membeli televisi.
"Insya ALLAH di Sidoarjo tidak sampai ada,’’ ujarnya.
Tetapi meski demikian, ia mengakui di 11 kecamatan rata-rata masih ada RTSM yang melanggar sanksi komitmen PKH. Yakni bila ibu hamil tidak rutin memeriksakan kehamilan, tidak rutin membawa balita ke Posyandu dan anak-anaknya jarang masuk sekolah.
"Kalau seperti itu, biasannya dana PKHnya dipotong oleh Pusat,’’ kata Rupiyatun.
Dalam rapat koordinasi PKH, baru-baru ini, disampaikan, oleh Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sidoarjo, Hadi Mulyanto SH MM, Kec Krian pada tahun 2010 lalu merupakan wilayah yang RTSM nya paling banyak mendapat sanksi komitmen pembayaran PKH. Jumlahnya ada 92 RTSM. Diharapkan tahun 2011 bisa berkurang
Program ini menurut Hadi penting, karena itu pelaksanaannya harus berhasil. Program ini memberi bantuan kepada RTSM baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Agar anak-anak RTSM bisa sekolah dan hidup dengan sehat.
Sementara itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Sidoarjo, Drs Sumarbowo, tidak semua daerah di Jawa Timur melaksanakan program PKH ini. Di Sidoarjo sudah dimulai sejak tahun 2007 lalu.
Di Sidoarjo menurutnya masih ada jatah RTSM untuk mendapatkan dana PKH. Karena itu minta kepada masyarakat untuk segera melaporkan bila ada keluarga yang masuk kategori RTSM. (ali)
Disampaikan Kasie Bina Lembaga Sosial Dinsosnakertrans Kab Sidoarjo, Rupiyatun, kemarin, PKH di Sidoarjo diberikan kepada RTSM di 11 kecamatan. Sedangkan 7 kecamatan hingga kini belum direalisasikan oleh pusat.
7 kecamatan tersebut diantaranya Sidoarjo, Porong, Tanggulangin, Jabon, Taman, Tulangan dan Candi.
Menurut Rupiyatun, dalam setiap rakor di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten, ke 7 kecamatan tersebut selalu diusulkan agar dapat menerima dana PKH. Apalagi di dalam 7 kecamatan tersebut, terdapat 2 kecamatan yang wilayahnya menjadi korban lumpur lapindo.
"Yakni kecamatan Porong dan Jabon,’’ kata Rupiyatun.
Dana PKH ini kata Rupiyatun sangat penting bagi RTSM. Sebab bisa bermanfaat untuk biaya pemeriksaan ibu hamil, pemeriksaan balita dan menyekolahkan anak mulai dari SD hingga SMP.
Karena pentingnya dana PKH ini, ia berharap kepada RTSM agar tidak sampai menyalahgunakan biaya yang diberikan tersebut. Misalnya untuk keperluan lain. Misalnya membeli televisi.
"Insya ALLAH di Sidoarjo tidak sampai ada,’’ ujarnya.
Tetapi meski demikian, ia mengakui di 11 kecamatan rata-rata masih ada RTSM yang melanggar sanksi komitmen PKH. Yakni bila ibu hamil tidak rutin memeriksakan kehamilan, tidak rutin membawa balita ke Posyandu dan anak-anaknya jarang masuk sekolah.
"Kalau seperti itu, biasannya dana PKHnya dipotong oleh Pusat,’’ kata Rupiyatun.
Dalam rapat koordinasi PKH, baru-baru ini, disampaikan, oleh Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sidoarjo, Hadi Mulyanto SH MM, Kec Krian pada tahun 2010 lalu merupakan wilayah yang RTSM nya paling banyak mendapat sanksi komitmen pembayaran PKH. Jumlahnya ada 92 RTSM. Diharapkan tahun 2011 bisa berkurang
Program ini menurut Hadi penting, karena itu pelaksanaannya harus berhasil. Program ini memberi bantuan kepada RTSM baik di bidang pendidikan maupun bidang kesehatan. Agar anak-anak RTSM bisa sekolah dan hidup dengan sehat.
Sementara itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial Tenaga kerja dan Transmigrasi Sidoarjo, Drs Sumarbowo, tidak semua daerah di Jawa Timur melaksanakan program PKH ini. Di Sidoarjo sudah dimulai sejak tahun 2007 lalu.
Di Sidoarjo menurutnya masih ada jatah RTSM untuk mendapatkan dana PKH. Karena itu minta kepada masyarakat untuk segera melaporkan bila ada keluarga yang masuk kategori RTSM. (ali)
Sumber : http://www.sidoarjokab.go.id/
