295 Kades dan PJOK Sidoarjo Ikuti Peldas

Bupati Sidoarjo Drs. Win Hendrarso menantang seluruh kepala desa (kades)/lurah dan Penanggung Jawab Operasional Kecamatan (PJOK) untuk mengawal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan secara ikhlas sebagai perbuatan baik demi kepentingan masyarakat.

“Hidup adalah perbuatan,” tegas Win Hendrarso—mengutip ucapan salah seorang politisi Indonesia, di hadapan sekitar 295 kades/lurah dan 15 PJOK se-Kabupaten Sidoarjo, yang mengikuti Pelatihan Dasar PNPM Mandiri Perkotaan di Balai Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kabupaten Sidoarjo, pada 6 - 7 Mei 2010.  Tujuan dan harapan peldas adalah agar seluruh kades/lurah dan PJOK memahami PNPM secara utuh, sehingga pelaksanaan kegiatan PNPM di lapangan dapat berjalan baik.

Win mengatakan, PNPM Merupakan produk reformasi yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Menurutnya, program ini menekankan pada satu konsep empowerment dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan agar Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dapat meningkat sehingga cepat demi mendukung capaian Millenium Development Goals (MDGs).

“Saya tidak tahu apakah PNPM yang meniru kita atau kita yang meniru PNPM, karena program-program partisipatif seperti ini sebenarnya sudah dilakukan Pemerintah Sidoarjo sejak tahun 1982,” ujar Win.

Bersamaan dengan masa jabatannya yang akan berakhir, bupati berpesan agar pelaksanaan PNPM bisa dikawal dengan bagus. “Karena waktu saya sudah habis dan belum sampai menuntaskan pengentasan kemiskinan di wilayah Sidoarjo ini,” tandas dia.

Ia mencontohkan beberapa kebijakan program partisipatif yang terlahir pada masa dia menjabat, antara lain, program rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sampai 2010 ini menjangkau 6.000 rumah, block grant, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Program bersama pusat dan daerah yang diimpelementasi dalam PNPM Mandiri ini bertujuan dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

“Dukungan pemerintah daerah juga sudah dibuktikan tahun ini disediakan Dana Daerah Urusan Bersama (DDUB) sebesar Rp11 miliar. Semoga program ini berjalan dengan baik dan bisa dikawal dengan penuh tanggungjawab,” kata bupati, seraya membuka peldas secara resmi, didampingi oleh Kepala Pemberdayaan Arsyiah dan Kabidsosbud Bappeda Drs. Sudibyo, M.Si.

Kepala Pemberdayaan Arsyiah, yang juga bertindak sebagai ketua panitia peldas, menambahkan informasi bahwa pelatihan bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo tahun 2010.

Mengingat peserta begitu banyak, pelaksanaan peldas dibagi menjadi beberapa kelas, masing-masing berisi 50-60 peserta, yang dibagi berdasarkan kedekatan letak kecamatan. Sebagai pemandu pelatihan adalah Tenaga Ahli Capacity Building  OC-6 Provinsi Jatim Marcus Apriono dan Asisten TA CB Yani Zamroni, Koordinator Kota Kabupaten Sidoarjo Nurul, SE dan para Asisten Koordinator Kota.

Materi pelatihan meliputi ranah penyadaran kepada peserta melalui materi tantangan penanggulangan kemiskinan (nangkis), ranah pemahaman pemberdayaan dan konsep PNPM Mandiri,  ranah teknis pelaksanaan agar terjadi sinkronisasi, harmonisasi dan komunikasi melalui materi peran lurah/kades dalam nangkis.
                                                                     
Peserta pelatihan tampak sangat antusias. Bahkan, hampir semua peserta melakukan protes kepada pemandu bahwa pelatihan terlambat dilakukan. Mestinya saat launching PNPM awal 2009 pelatihan dilakukan, sehingga seluruh stakeholder di tingkat lokal memahami peran dan tugasnya.

Fakta lapang yang banyak terjadi adalah kades/lurah dan PJOK hanya dimintai tanda tangan, tapi jarang diberikan informasi berkaitan dengan penggunaan dana BLM. “Bahkan, kami sering ‘ditodong’ dengan dalih waktu pencairan tinggal beberapa hari lagi,” imbuh Kades Modong, Kecamatan Tulangan.

Pada kesempatan itu lurah/kades juga menanyakan peran lurah/kades sebenarnya dalam PNPM. “Karena selama ini muncul pemahaman di BKM bahwa kades/lurah dan PJOK tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan program ini,” tanya para kades/lurah.

Menanggapi itu, pemandu dengan sabar sambil bergurau balik bertanya, “Berarti Bapak selama ini tidak tahu untuk apa dana BLM ya?” Kemudian pemandu menjelaskan apa yang perlu diperhatikan dan apa saja yang perlu dimiliki oleh kades/lurah dan PJOK dalam rangka memastikan bahwa dana BLM digunakan sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh masyarakat.

Sebelum penutupan, peserta membuat satu rekomendasi bahwa komunikasi, harmonisasi dan sinkronisasi antarlembaga di tingkat lokal tidak mungkin tercipta jika pemahaman peran fungsi antarlembaga tidak dipahami, apalagi jika BKM menganggap bahwa lurah/kades tidak boleh ikut campur. Rekomendasi itu disampakan kepada korkot untuk menindaklanjuti dengan memberikan pemahaman kepada BKM dan korkot dianjurkan memberikan surat edaran kepada BKM/LKM, yang berisi BKM/LKM harus memberikan informasi. Terutama, salinan PJM Pronangkis, pemberkasan BLM dan laporan pertanggungjawaban BKM pada setiap tahap.

Harapan besar muncul pasca pelatihan, terutama mengenai komunikasi, harmonisasi dan sinkronisasi program agar dapat berjalan, sehingga daftar kebutuhan masyarakat yang tidak terbiayai oleh BLM dapat dicarikan solusinya. Sidoarjo, 12 Mei 2010 (Nurul, SE, Korkot Lapindo Sidoarjo OC-6 Jatim, PNPM Mandiri Perkotaan; Firstavina)