Mei 2011 ~ Desa Rejeni

13 Kecamatan Dilayani Jemput Bola Akte Kelahiran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sidoarjo tahun ini akan melakukan jemput bola pelayanan akte kelahiran pada 13 kecamatan. Masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya, karena akan dilayani secara cuma-suma alias gratis.

Ke 13 kecamatan tersebut diantaranya, Waru, Sedati, Sidoarjo, Balongbendo, Sukodono, Prambon, Gedangan, Porong, Tanggulangin, Jabon, Tulangan, Krembung dan Taman.

Disampaikan oleh Kepala Bidang Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Sidoarjo, Yayuk Puji Rahayu SH MM, dengan pelayanan yang diberikan ini, maka masyarakat yang berada di desa tidak perlu jauh-jauh datang ke kantor Dispendukcapil Sidoarjo yang ada di pusat kota.

"Masyarakat cukup datang ke kantor kecamatan saja," jelas Yayuk, Kemarin,di kantornya.

Diakui Yayuk, masih banyak warga yang belum sadar untuk segera menguruskan akte kelahiran anaknya. Ini bisa diketahui dari berkas pengajuan pengurusan akte kelahiran yang masuk di kantor Dispendukcapil.

Saat melakukan jemput bola di kecamatan Waru, kemarin, Yayuk juga sempat menjumpai ada orang tua yang belum menguruskan akte kelahiran ketiga anak-anaknya yang sudah besar. Ia memperkirakan kondisi seperti itu juga bisa terjadi di kecamatan lain.

"Padahal akte kelahiran saat ini cukup penting," tutur Yayuk.

Misalnya untuk masuk sekolah saja diwajibkan untuk menunjukkan akte kelahiran. Mulai SD hingga masuk perguruan tinggi. Bahkan saat ini juga diberlakukan kepada mereka yang akan menunaikan ibadah umrah dan ibadah haji.

Karena itu masyarakat dihimbau untuk segera mengurus akte kelahiran anaknya, sebelum dispensasi pengurusan akte kelahiran dari Depdagri berakhir pada Desember tahun ini.

"Sebab bila sampai terlambat, nanti akan repot sendiri," ujar Yayuk.

Dalam mengurus akte kelahiran anaknya, Yayuk menghimbau kalau bisa diurus saja sendiri. Kalau diurus orang lain, dikhawatirkan ada kesalahan. Misalnya nama, tanggal lahir dan nama orang tua. Kalau itu sampai terjadi, maka resikonya harus mengurus akte kelahiran kembali.

"Banyak kejadian seperti itu," ujar Yayuk.

Karena pentingnya menyadarkan orang tua dalam pengurusan akte kelahiran ini, maka pada tahun 2012 nanti, menurut Yayuk, sosialisasi dan pelayanan jemput bola akan tetap dilakukan.(ali)

Sumber : http://www.sidoarjokab.go.id

Raskin APBD 2011 DiDistribusikan

HUMASPROTOKOL,Sidoarjo-Sebanyak 2.641 Kepala Keluarga (KK) masyarakat miskin di 18 kecamatan di Sidoarjo akan menerima bantuan Raskin APBD tahun 2011 dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Mengawali peluncuran program pemerintah untuk membantu penyediaan sebagaian kebutuhan pokok dikalangan keluarga miskin tersebut. DiBalai Desa Tambakrejo Kecamatan Krembung Selasa (24/5) pendistribusian Raskin APBD dilakukan. Menandai peluncuran Raskin APBD secara simbolis Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,MHum memberikan langsung Raskin APBD kepada ibu Kasni salah satu warga Desa Tambakrejo.

Secara bersamaan pula Bupati Sidoarjo Saiful Ilah memberikan bantuan Raskin dari APBN kepada Bapak Purwat serta pada kesempatan itu juga diberikan bantuan biaya pendidikan,pengobatan dan biaya hidup dari BAZ Kabupaten Sidoarjo. Untuk bantuan biaya pendidikan sebesar Rp 400 ribu diberikan kepada ananda Sujiwo Arum Daru siswa SDN Tambakrejo Kecamatan Krembung. Sedangkan untuk biaya pengobatan diterima oleh Ibu Senimah sebanyak Rp 600 ribu dan untuk bantuan biaya hidup sebesar Rp 600 ribu diterima oleh Ibu Wiwik.

Kabag Kesra dan Kemasyarakatan Drs. H. Ilhamudin sebagai panitia penyelenggara melaporkan bahwa nantinya beras miskin bersubsidi yang bersumber dari dana APBD tersebut akan diterimakan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang per KKnya akan mendapat 10 Kg beras perbulan yang diberikan selama 10 bulan. “Jumlah total Raskin APBD secara keseluruhan dalam 1 tahun yang akan didistribusikan sebanyak 264.100 ton. Dengan harga beras Raskin Rp 1600 perkilonya,” ungkap Ilhamudin.

Dihadiri oleh Muspika Sidoarjo, Kepala SKPD Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Desa seKecamatan Krembung serta tampak juga pimpinan Dolog Sidoarjo Sugeng Naryanto. Tujuan digulirkannya program Raskin APBD tahun 2011 ungkap Ilhamudin diharapkan dapat memperingan beban pengeluaran yang dikeluarkan oleh rumah tangga miskin yang ada di Sidoarjo. Disisi lain adanya program bantuan Raskin APBD tahun 2011 oleh Pemda Sidoarjo tambah Ilhamudin untuk mencover keluarga miskin yang belum mendapatkan bantuan Raskin dari APBN.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah berpesan kepada masyarakat penerima Raskin agar penyaluran beras melalui program raskin dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kebutuhan pangan sehari-hari. “Jangan sampai dijual lagi kepada masyarakat atau tengkulak dengan harga yang lebih mahal atau lebih tinggi karena itu semua akan membebani saudara-saudara dengan mensia-siakan amanat yang kita lakukan,”ungkapnya.

Pada pelaksanaan program Raskin tahun ini Saiful Ilah berharap berharap agar pelaksanaannya lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan apabila dalam pelaksanaannya masih ditemukan adanya indikasi penyimpangan. Pimpinan daerah tersebut meminta kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum untuk melaporkanya. “Seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat umum perlu mengetahui cara melaporkan atau mengadukan sekaligus mencari penyelesaian masalahnya sesuai dengan mekanisme yang ada,”pintanya.

Untuk itu menghindari adanya penyimpang Raskin Saiful Ilah atau yang akrab dipanggil Abah Saiful tersebut untuk saling mengawasi dalam pendistribusiannya. “Untuk tahun 2011 ini dan tahun-tahun yang akan datang. Tolong bagi yang menyalurkan Raskin untuk disalurkan sebagaimana mestinya, dan jangan diserahkan begitu saja harus diadakan penyaluran seperti ini,”ungkapnya. (Humas)

Sumber : http://www.sidoarjokab.go.id/

Siapkan Generasi Indonesia 2045 Dimulai Dengan Perhatian Khusus Pada PAUD

HUMASPROTOKOL-Sidoarjo, Diperingatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2011 ini.Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah SH,Mhum mengajak seluruh pemangku kepentingan pendidikan untuk lebih memberikan perhatian dan pendampingan lebih besar kepada peserta didik dalam membentuk dan menumbuhkan pola pikir dan prilaku yang berbasis kasih sayang.

Ajakan tersebut diungkapkannya dalam pidato sambutan Menteri Pendidikan Nasional yang dibacakannya di upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-103 tahun 2011 di Alun-alun Sidoarjo Jum’at (20/5). “Dalam membentuk dan menumbuhkan pola pikir dan prilaku yang berbasis kasih sayang serta toleransi realitas keanekaragaman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemangku kepentingan pendidikan terutama kepala sekolah, guru, pimpinan perguruan tinggi, dosen,harus memberikan perhatian dan pendampingan lebih besar kepada peserta didiknya,”ungkapnya.

Oleh karena itu di peringatan Hardiknas tahun 2011 ini. Bupati Sidoarjo Saiful Ilah berharap agar momen Hardiknas kali ini tidak hanya dijadikan acara seremonial saja. Namun ungkap Saiful Ilah harus diwujudkan dalam kegiatan yang lebih nyata. “Mulai tahun ajaran 2011/2012 nanti pendidikan berbasis karakter akan kita jadikan sebagai gerakan nasional,”ujarnya.

Gerakan tersebut nantinya ungkap orang nomer satu dikota Delta akan dilakukan secara menyeluruh pada semua tingkatan pendidikan. Yakni mulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi termasuk didalamnya pendidikan formal dan non formal. “Karakter yang akan dibangun bukan hanya karakter yang berbasis kemuliaan diri saja. Melainkan secara bersamaan membangun karakter kemulian sebagai bangsa yang berintelektual dan santun,” tambahnya.

Untuk itu kedepan ucap Saiful Ilah perlu dipersiapkan generasi Indonesia 2045 yaitu pada saat menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka. “Hal ini harus kita mulai dengan memberikan perhatian khusus pada pendidikan anak usia dini yang nantinya akan melanjutkan pembangunan bangsa dan Negara RI,”ucapnya.

Sementara itu memaknai peringatan Hari Kebangkitan Bangsa (Harkitnas) ke-103 tahun 2011. Ia berharap untuk selalu optimis dan bangkit membangun bangsa dan negara. “Dengan kekuatan secara mandiri serta mengedepankan SDM melalui pemberdayaan masyarakat disegala bidang kita harus bangkit membangun bangsa dan negara,”ujarnya.

Dalam upacara peringatan Hardiknas dan peringatan Harkitnas ke 103 yang diikuti oleh para pelajar,PNS,Polisi dan TNI tersebut. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah memberikan penghargaan kepada Ricky Kurniawan siswa SMAN 3 Sidoarjo yang telah mengharumkan nama Kabupaten Sidoarjo dengan meraih juara lomba pidato bahasa Jepang ditingkat nasional. Yang rencananya siswa kelas XII Bahasa ini akan dikirim ke Kawasaki Jepang untuk mengikuti program Japanese Speech Award pada bulan Juni mendatang.

Serta pula dalam kesempatan tersebut kepada PG/TK Aisyah 3 Rewin Waru. Bupati Sidoarjo H. Saiful Ilah memberikan piala penghargaan sebagai juara I lomba Cipta Senam untuk anak usia dini serta diberikan pula bantuan Alat Peraga Edukasi (APE) dalam rangka seleksi hari anak nasional tingkat kabupaten tahun 2011 yang diselenggaarakan oleh Dinas Pendidikan Sidoarjo. (git/Humas)

Sumber : http://www.sidoarjokab.go.id/

Demo Kades Tuntut Alokasi Dana Desa

TANGERANG : Sebanyak 246 kepala desa dan lurah se-Kabupaten Tangerang, yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi – red), menuntut pemerintah setempat meningkatkan alokasi dana desa serta tunjangan intensif bagi perangkat desa. Tuntutan itu tertuang dalam rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (19/05). Ratusan kepala desa yang mengenakan seragam batik berwarna kuning gading dengan motif garis-garis hijau muda itu menyampaikan aspirasi dengan lantang. ”Ada empat tuntutan yang kami sampaikan,” ujar Surta Wijaya,

Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang.Selain tunjangan dan peningkatan alokasi dana, mereka juga meminta dana pembangunan sebesar Rp 1 miliar per desa. Pembangunan di Kabupaten Tangerang juga dinilai belum merata. “Indikasinya terlihat dari Pemerintah Kabupaten Tangerang belum ada konsep jelas, contohnya di program Replikasi PNPM (Program Nasional Penanaman Modal),” terang Surta.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Amran Arifin yang memimpin rapat menyatakan setuju jika setiap desa mendapat bantuan Rp 1 miliar untuk pembangunan desa. “Desa adalah pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat,” kata Amran.

Sumber :

1. kontakmediainfo

2. http://www.desamerdeka.com/

Gambar : metroriau

Asuransi Perangkat Desa dan Minimnya Kesadaran Perdes Ikuti Jamsostek

BOYOLALI : Kesadaran para perangkat desa (perdes) di Kabupaten Boyolali untuk menjadi anggota program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) masih minim. Meski program itu telah digulirkan sejak setahun lalu oleh Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali, namun dari ribuan perdes yang tersebar di 267 desa, jumlah perdes yang mengikuti Jamsostek baru mencapai sekitar 500 orang.

Ketua Paguyuban Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Boyolali, Budi Kristanto mengatakan, program Jamsostek digulirkan sebagai program kerja PPDI sejak 14 April 2010 lalu.

“Program ini bertujuan untuk menyejahterakan anggota PPDI, karena itu dihrapkan jumlah perdes yang mengikuti program Jamsostek terus bertambah,” katanya usai mengikuti penyerahan santunan kematian dan hari tua Jamsostek kepada ahli waris anggota PPDI di Pendopo Kabupaten Boyolalli, Jumat (20/5).

Program Jamsostek merupakan salah satu program kerja pengurus PPDI Kabupaten Boyolali. Sedangkan pembayaran preminya diambilkan dari swadaya penghasilan setiap bulan yang disetorkan masing masing anggota PPDI. Besarnya premi yang disetorkan tersebut mencapai sebesar Rp 47.112,- per tahun per orang.

Tiap anggota PPDI peserta diharapkan yang diikuti mulai 14 April 2010 lalu. Secara bertahap peserta PPDI yang masuk Jamsostek terus bertambah dan kini mencapai 500 orang.

Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi PPDI adalah repotnya pemotongan premi melalui penghasilan tetap. Untuk itu, pihaknya berharap agar Pemkab Boyolali memfasilitasi proses itu sehingga program jaminan kesejahteraan dan hari tua bagi anggota PPDI dapat berjalan dengan baik.

Sementara itu, direktur Jamsostek cabang Klaten, Budiono mengatakan, meski baru beberapa bulan mengikuti program Jamsostek, namun anggota PPDI sudah dapat memperoleh klaim sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan program yang diikuti PPDI Boyolali meliputi jaminan kematian, hari tua (pensiun) dan jaminan kecelakaan kerja.

Program jaminan sosial ini, tambahnya, merupakan perlindungan yang bersifat dasar bagi tenaga kerja.”Tujuannya untuk menjamin keamanan dan kepastian erhadap resiko sosial-ekonomi. Selain itu juga sebagai sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi tenaga kerja dan keluarganya akibat resiko sosial,” katanya.

Wakil Bupati (Wabup) Boyolali, Agus Purmanto menyambut positif inisiatif PPDI untuk mengikuti program asuransi guna mensejahterakan anggotanya yang tersebar di 267 desa di kabupaten Boyolali. (Dis)

Sumber :

1. http://www.desamerdeka.com

2. krjogja
Gambar : jamsostek

DPD berinisiatif mengusulkan RUU Desa

SEMARANG: Sekitar 70 persen sumber daya kekuatan Indonesia ada di desa. Namun, orang desa hingga kini hanya menjadi objek pengelolaan potensi tersebut. Mereka belum sepenuhnya menjadi subyek penggalian potensi.

“Tak heran jika warga desa masih menjadi kelompok masyarakat yang termarginalkan di republik ini. Bahkan, sering menjadi bahan olok-olok ketika menilai sesuatu yang negatif dengan kata ndesa. Kehadiran Rancangan Undang-Undang Desa yang disusun oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membuka peluang mengentaskan warga desa minimal menjadi tidak termarginalkan lagi,” kata Sumariyadi, sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Indonesia Jawa Tengah dalam acara uji publik draft RUU Desa yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan DPD RI di ruang Kampus Pleburan, Semarang, belum lama ini. Pembicara lainnya dalam acara tersebut, Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Jateng Jateng Djumari, Wakil Bupati Semarang Warnadi, Dosen FISIP Undip Kushadajani dan Turtiantoro. Dari DPD RI, hadir Ketua Komite I Dany Anwar, beserta para anggota, Denty Eka Widi, Sri Kadarwati, Alirman Sori, Sudharto, Hafidz Asrom, Adhariani, Farouk Muhamad, Anang Prihantoro, dan Amang Syafrudin.

Sumariyadi juga mempermasalahkan, pemerintah desa belum pernah dipercaya untuk menangani masalah kemiskinan atau mengelola sumber daya secara optimal akibat masih dianggap sebagai objek.

Sementara pemerintah di atasnya, ingin datang ke desa sebagai sinterklas yang membawa berbagai hadiah untuk desa.

“Kue yang masuk ke desa bukan sebagai penolong, tapi justru sebagai pengacau sehingga kehidupan warga desa tak pernah sejahtera.

Termasuk masalah raskin yang tak pernah bisa didistribusikan secara proporsional, karena data kemiskinan tak pernah dipelihara updatingnya,” ungkap dia.

Pembiasan Wakil Bupati Semarang Warnadi menyoroti RUU Desa kurang memerhatikan nuansa NKRI, mendorong timbulnya semangat kesukuan dalam kondisi bangsa yang sedang dilanda krisis kebangsaan, membiaskan makna pengertian tentang desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum berdasarkan asal-usul dan istiadat. Misalnya, di desa swapraja perangkat desa berasal dari PNS.

“Jika RUU Desa tidak direvisi akan membebani keuangan pemerintah dan pemerintah daerah, serta berpeluang tumpang tindih dengan peraturan perundang-undangan lain,” katanya.

Dalam RUU Desa, kata dia, harus memuat pasal pengembalian jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan dapat dipilih kembali sampai dua periode dan pasal yang mengurangi dualisme kebijakan antara sekretaris desa dan perangkat desa.

Menurut Kushandajani, RUU Desa perlu direvisi dalam beberapa pasal sehingga menghapus dikotomi antara desa dan negara, serta ketiadaan pemberian ruang bagi keberagaman tetapi memenuhi asas berpemerintahan yang baik.

Sementara Djumari berharap, dalam RUU Desa harus memuat pengaturan sanksi yang tegas bagi aparatur penyelenggara pemerintahan desa yang melakukan tindak indisipliner.

“Ini semata-mata untuk mewujudkan kejayaan bagi desa dan meningkatkan taraf hidup warganya. Sebab, selama ini potensi desa amat besar tetapi belum ada imbal balik yang dirasakan warganya,” tegas dia. (H7035)

Sumber :

1. http://www.desamerdeka.com/

2. Suaramerdeka

Gambar : facebook

Rakerkab Ciamis : Ketua DPRD Ciamis, Perangkat Desa Adalah Pejuang Bangsa

Perangkat Desa adalah abdi negara dan pejuang bangsa yang sejati, demikian disampaikan oleh H. Asep Roni, Ketua DPRD Kab. Ciamis dalam sambutannya pada acara Rapat Kerja (Rakerkab) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Ciamis, 29 April 2011 di Hotel Bahagia Pangandaran. “Karena, kalau saya dan Saudara Kabag Pemdes sebagai abdi negara punya tunjangan yang cukup tentu akan melaksanakan pekerjaannya dengan baik, tapi kalau perangkat desa dengan fasilitas yang sederhana, dengan tunjangan yang sangat kecil tapi insya Alloh perangkat desa tetap bisa melayani kepentingan masyarakatnya yang luar biasa untuk kepentingan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang kita cintai”, ungkap Asep Roni yang disambut oleh tepuk tangan 400-an perangkat desa yang hadir di arena Rakerkab.
Lebih lanjut Asep Roni menyatakan, saya ingin selalu dekat dengan perangkat desa karena dua alasan, yakni Kabupaten Ciamis atau Indonesia umumnya masyarakatnya banyak berbasis di pedesaan dan pembangunan yang baik adalah melalui sistim bottom up. Jadi kurang pas kalau dikatakan pembangunan harus menyentuh masyarakat tetapi desa masih kurang diperhatikan.
Pembangunan di desa erat kaitannya dengan perangkat desa. Kalau jabatan perangkat desa menjadi sesuatu yang tidak menarik disebabkan oleh kurangnya kesejahteraan dan lainnya, maka tidak akan terjaring SDM yang baik untuk menjadi perangkat desa.
Pada kesempatan lain, Kabag Pemdes Pemerintah Kabupaten Ciamis, Drs. Lili Romli yang mewakili sambutan sekaligus membuka acara Rakerkab atas nama Bupati Ciamis menyampaikan ucapan selamat melaksanakan rapat kerja dengan baik dan lancar, serta menghasilkan manfaat untuk kepentingan dalam berorganisasi. Di alam demokrasi walaupun ada perbedaan pandangan dalam membahas permasalahan kalau sudah menjadi keputusan maka dilandasi sikap ksatria dan loyalitas organisasi yang tinggi untuk dapat melaksanakan hasil musyawarah.
PPDI Kabupaten Ciamis di usianya yang masih sangat muda dituntut apresiatif terhadap apa yang menjadi kepentingan anggotanya, dengan tidak melupakan tugasnya sebagai unsur yang membantu kerja kepala desa dalam mengajak masyarakat untuk mengembangkan prakarsa, swadaya dan kemampuan dalam menggali potensi-potensi yang tersedia dengan cepat, tepat, adil dan bijaksana.
Secara pribadi, Lili Romli menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada PPDI Kabupaten Ciamis yang telah melaksanakan Rakerkab sebagai dukungan, yang selanjutnya menyerahkan acara Rakerkab kepada semua peserta.
Ketua DPRD dan Kabag Pemdes pun menyampaikan hal yang sama berkaitan dengan TPAPD setelah kenaikan dari 200 ribu menjadi 400 ribu mudah-mudahan ada kenaikan kembali sesuai UMK pada anggaran perubahan.

Sumber : http://web.ppdi.or.id/

Dokumentasi : Apeh Ppdi, Ogi S, Suryanti

Pemerintah Diminta Plot Dana Desa di APBN

BANDA ACEH – Pemerintah diminta untuk mengalokasikan dana secara khusus ke desa melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN), untuk mempercepat pembangunan di tingkat desa.

Permintaan itu adalah salah satu kesimpulan diskusi uji publik Naskah Akademik dan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Desa yang dilaksanakan di aula Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (Unsyiah), Darussalam, Banda Aceh.

Uji publik itu digelar atas kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dan Fakultas Hukum yang menghadirkan pembicara dari akademisi, pejabat pemerintah provinsi Aceh, tokoh adat dan keuchik. Turut hadir 10 anggota Komite I DPD RI dan puluhan peserta dan berbagai kalangan di Aceh.

“Pemerintah harus mengalokasikan dana khusus dalam APBN tiap tahun kepada desa sebagai sumber pendapatan utama desa atau kalau di Aceh disebut gampong,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh, M. Ali Basyah di Banda Aceh, Selasa (17/5/2011).

Dana alokasi desa itu, menurut dia, bisa dipergunakan untuk belanja pegawai berupa gaji atau tunjangan kepala desa dan perangkatnya, biaya operasional, pembangunan sarana dan prasarana desa serta membiayai kebutuhan layanan dasar masyarakat. Para kepala desa yang diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya dalam kegiatan itu juga berharap, dalam RUU tentang Desa usulan DPD RI dimasukkan alokasi dana desa. Dengan begitu, desa bisa membangun dirinya sebagai pemerintahan terbawah dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Apalagi sumber dana desa selama ini lebih banyak berasal dari gotong royong.

Rektor Unsyiah, Darni M. Daud mengatakan alokasi dana secara khusus untuk desa penting karena desa adalah ujung tombak negara dan kalau berbicara tentang kesejahteraan rakyat, maka tempatnya adalah di desa.

“Tetapi, gaji kepala desa di beberapa daerah hanya Rp.500 ribu. Rasanya kurang tepat dan tak layak dihargai sebesar itu kalau dibandingkan dengan tanggung jawab mereka yang begitu besar. Jadi, alangkah lebih baik kalau kita memberi penghargaan kepada pimpinan desa,” katanya.

Darni juga mengharapkan kepada para anggota DPD RI yang menyusun draf RUU itu agar memperjuangkan gaji keuchik atau kepala desa yang layak dengan memasukkan pendanaan untuk ke dalam APBN.

Anggota DPD asal Aceh, HT. Bachrum Manyak, di sela-sela kegiatan uji publik itu kepada wartawan mengatakan pihaknya akan berusaha keras memperjuangkan alokasi dana khusus desa untuk dimasukkan dalam RUU tentang Desa usulan DPD tersebut.

“Sudah saatnya pemerintah memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengelola dananya secara khusus. Saya yakin kalau hal itu terwujud, maka desa-desa di Indonesia dengan kearifan lokal yang dimiliki tiap daerah akan cepat berkembang ke arah lebih baik,” kata Bachrum.

Sekda Aceh, T Setia Budi, ketika membuka uji publik itu mengharapkan RUU tentang Desa tidak lagi mempolakan desa serentak seperti di masa Orde Baru karena kalau diseragamkan. “Kalau diseragamkan kami khawatir akan menghilangkan keberagaman desa dengan kearifan lokal setiap daerah,” ujarnya.

Sumber : http://web.ppdi.or.id/

Reaksi Anggota DPD RI Terhadap RUU Tentang Desa

Semarang- Respon para anggota Dewan Perwakilan Daerah soal perjuangan PPDI ternyata diluar dugaan, tanpa pemberitaan yang berlebihan kemaren (16/05/2011) bertempat di Ruang Sidang Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, berlangsung Uji Publik Rancangan Undang-Undang Desa kerjasama Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dengan Fak. Hukum Univ. Diponegoro.

Acara yang dibuka dengan sambutan tertulis Gubernur Jawa Tengah yang dibacakan oleh Asisten Kepala BiroTata Pemerintahan Propinsi Jawa Tengah. Dalam sambutan tersebut, Gubernur menekankan bahwa RUU Desa harus mampu mengakomidir kepentingan baik itu Kepala Desa, Perangkat Desa bahkan masyarakat desa itu sendiri. Dan yang tidak kalah penting adalah “Segera sahkan RUU Tentang Desa ini menjadi UU Desa”.

Ketua Komite I DPD RI, Dani Anwar mengatakan Uji Publik RUU Tentang Desa ini secara bersamaan diselenggarakan juga di 2 tempat yang berbeda di Aceh dan di Maluku. ” 10% wilayah desa di Indonesia ada di Jawa Tengah, itulah kenapa DPD memilih Semarang menjadi tempat acara ini” imbuh beliau.

Dalam acara tersebut tampak juga sejumlah anggota DPD seperti Farouk Muhammad (NTB), Ir. Hariyani (Kalsel) Sri Kadarwati (Jabar), Sudarto (Sulsel) yang tampak bersemangat dan antusias dengan paparan tentang Desa yang disampaikan beberapa tamu undangan seperti Wabup Kab. Semarang, Ir. H. Wanardi, MM , Drs Turtiantoro, Msi. Staf Pengajar Fisip Undip, Kushandajani (Undip), dan beberapa akademisi lain dari Universitas baik negeri maupun swasta di Jawa Tengah.

“Agenda reformasi mengamanatkan bahwa otonomi harus menyentuh sampai ke tingkat desa, tetapi dalam UU 32 kenapa tidak?’ tekan Suryokotjo Adiprawiro dari RPDN (Relawan Pemberdayaan Desa Nusantara) sebagai representative PPDI.” Dan jangan lupakan bahwa temen-temen PPDI telah berjuang juga dengan memberikan catatan-catatan mengenai klausal-klausal RUU Desa yang bisa mengakomidir semua elemen-elemen desa” imbuhnya.

Acara yang menarik ini merupakan proses dari penyerapan aspirasi-aspirasi dari masyarakat dan akademisi-akademisi yang diharapakan mampu mengakomidir semua kepentingan terhadap RUU Desa itu sendiri.” Mengabaikan Desa adalah mengabaikan juga Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini!” ujar Farouk Muhammad menutup acara Uji Publik RUU Tentang Desa.

Sumber : http://web.ppdi.or.id/

Orang tua diminta supaya bisa menjadi benteng terakhir perilaku anak. Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifulah Yusuf, menyampaikan sebab saat ini bermacam-macam aliran sesat muncul di tengah-tengah masyarakat.

‘’ anak-anak perlu dibentengi dengan aqidah Islam yang benar, sebab mental mereka masih labil,’’ ujar Wagub Saifulah Yusuf yang turut serta Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah, jum at (6/5), kemarin, ketika mengadakan safari sholat Jum at di Desa Tajik Wagir Kec Krembung.

Gus Ipul mengingatkan, agar orang tua mendeteksi perilaku anak-anaknya. Sempat disampaikan Gus Ipul, saat ini meski ada aliran sesat, tetapi tetap ada saja yang mengikutinya.

Ia menyebut, pernah ada aliran yang pemimpinnya mengaku sebagai nabi. Aliran ini tidak perlu harus melakukan sholat . Tapi tidak lama kemudian pelakunya ditangkap polisi.

‘’ lucu, nabi kok ditangkap polisi,’’ ucap Gus Ipul, sedikit dibumbui sedikit candanya.

Disampaikan Gus Ipul, aqidah Islam harus diluruskan. Bila tidak akan tidak karuan. Misalnya tentang gerakan negara islam, yang saat ini juga sedang lagi marak.

Menurut Gus Ipul, perdebatan tentang negara Islam dan negara kebangsaan sebenarnya telah ada sejak Indonesia merdeka. Menurut Gus Ipul, negara ini yang penting bukanlah bungkusnya. Tetapi yang utama adalah bagaimana umat Islam bisa melakukan syariat Islam dengan baik dan benar.

Menurut Gus Ipul, lintas sektoral harus bisa mengatasi ini, agar bisa menyadarkan generasi muda, supaya bisa paham tentang perjalanan republik ini.

‘’ apa artinya mengaku Islam kalau tidak melakukan syariat dengan baik dan benar,’’ katanya.

Ia menyampaikan baru-baru ini, seorang wanita berjilbab cantik namun ditangkap oleh petugas keamanan di bandara Juanda, karena dalam pakaian dan tubuhnya diselipi narkoba. Juga baru-baru ini mengaku Islam, namun melakukan pengeboman di dalam Masjid Malpolres Cirebon.

‘’ siapa tahu juga, masjid nanti juga akan dijadikan ajang transaksi narkoba, saat ini apa yang tidak mungkin menjadi mungkin,’’ katanya.
Karena itu ia minta waspada terhadap lingkungan di sekitarnya. Bila ada orang asing yang mencurigakan supaya diawasi dan dilaporkan.(ali)

Sumber : http://www.sidoarjokab.go.id/

Warkop APENG

WARKOP APENG

Rejeni - Warkop "Apeng", begitulah teman-teman menyebutnya. Warkop yang terletak di Dusun Pakem RT. 015 RW. 008 Desa Rejeni Kecamatan Krembung ini persis berada di sebelah Barat Kantor KUA Krembung. Lokasi yang sangat setrategis. Warkop ini telah berusaha sejak tahun 2005. Pemiliknya adalah Bapak. Moh. Taufiq Hidayat. Dia termasuk salah satu anggota KSM Bromo 16 (anggota Pinjaman Bergulir di PNPM Mandiri Perkotaan). Bapak Moh. Taufiq Hidayat (Apeng, begitulah teman-teman memanggil) merupakan pemilik warkop yang supel dan kreatif, disamping berusaha warkop, untuk menambah penghasilan keluarga dalam mencukupi kebutuhan 3 orang tanggungan, juga sesekali memelihara ternak jangkrik. Walaupun belum maksimal dari hasil ternak jangkrik, tetapi lumayan untuk menambah bahan-bahan dapur, begitulah kata cak Apeng.

Warkop Apeng, buka sekitar jam 06.30 - 22.30 WIB jika hari kerja biasa. Karena untuk melayani pelanggan dari Pabrik Aris Jaya yang berada di seberang warkop harus buka pagi. Jika hari Sabtu dan Minggu, warkop ini buka sekitar jam 09.00 - 21.00 WIB. Selain Kopi hitam sebagai andalannya, warkop Apeng ini juga menyediakan Mie rebus, gorengan, aneka minuman seperti soda, sprite dsb. Warkop Apeng mempunyai tempat yang nyaman, selain di dalam warung sendiri, juga membuat tempat di sampingnya termasuk teras rumahnya untuk para pelanggan.

Bagi Anda yang sering berkendaraan yang melewati jalur Porong - Prambon, bisa sesekali mampir minum kopi di Warkop Apeng untuk menghilangkan kantuk dan istirahat. Sekali coba, pasti ketagihan... begitulah kata teman-teman yang sering ngopi di Warkop Apeng.